Cara mengatur “page layout” atau ukuran kertas pada Ms. Excel 2007

Kenapa kita dalam cetak print, hasilnya terpotong? 
Jawabannya adalah terkadang kita lupa mengatur ukuran kertas atau page layout.

Misalnya, kita mempunyai kertas Folio, sedang yang kita print adalah ukurannya A4. Tentunya beda ukuran kertas akan berbeda hasilnya. Begitu kira-kira biasanya ^_^




Langsung saja,
Arahkan cursor ke Page Layout (nomor 1) kemudian klik..

(klik pada gambar untuk memperbesar)

Pada menu Margin terdapat standar setingan. Karena kita (sebagai contoh) mempunyai kertas berukuran A4, maka dalam melakukan cetak print juga harus sama, berukuran A4.
Klik pada Custom Margins (nomor 2)

(klik pada gambar untuk memperbesar)

Akan muncul tampilan Page Setup kemudian pilih Paper Size (nomor 1)
cari ukuran kertas dengan Scrolling Bar (nomor 2)

(klik pada gambar untuk memperbesar)

Naah… setelah mengatur ukuran kertas, penampakannya akan seperti di bawah ini (nomor 1)
Kemudian klik OK (nomor 2)

(klik pada gambar untuk memperbesar)


Demikian cara setting Page Layout atau ukuran kertas di excel 2007. Silahkan share jika anda menyukainya.

Semoga bermanfaat…




Untuk tutorial lainnya bisa di lihat di SINI


Baca selengkapnya
Jadwal Pembayaran / Pencairan TPG Triwulan 3 dan Triwulan 4 Tahun 2016

Jadwal Pembayaran / Pencairan TPG Triwulan 3 dan Triwulan 4 Tahun 2016

Berdasarkan pasal 80 ayat 1 PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 dinyatakan bahwa pencairan penyaluran tunjangan profesi (TP) / sertifikasi guru triwulan 1, 2, 3 dan 4 atau dilakukan secara triwulanan yaitu: 

a. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 1 ( I ) paling cepat bulan Maret
b. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 2 ( II ) Paling Cepat bulan Juni
c. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 3 ( III ) paling Cepat bulan September
d. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 4 ( IV ) Paling cepat bulan Nopember

Begitu pula untuk Dana Tambahan Penghasilan (DTP) guru PNS atau yang dikenal dengan tunjangan non sertifikasi berdasarkan pasal 80 ayat 1 PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 juga dilakukan secara triwulanan yaitu: 
a. Triwulan 1 ( I ) paling cepat bulan Maret
b. Triwulan 2 ( II ) paling cepat bulan Juni
c. Triwulan 3 ( III ) bulan paling cepat September
d. Triwulan 4 ( IV ) bulan paling cepat Nopember

Demikian informasi mengenai jadwal pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru untuk triwulan 3 dan 4 tahun 2016. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Baca selengkapnya

Kabar Gembira bagi Guru, Anggaran TPG Capai Rp. 70 Triliun!!

Guru sasaran penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) tidak perlu risau. Meskipun pemerintah gencar melakukan penghematan anggara, alokasi untuk TPG tahun depan sudah mendapat jaminan. Jumlahnya mencapai Rp. 70 triliun.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan anggaran TPG sudah dialokasikan dalam APBN 2017. Alokasi TPG untuk guru-guru PNS daerah, masuk dalam dana yang ditransfer ke daerah.

’’Sementara uang TPG untuk guru non PNS daerah ada di Kemendikbud,’’ jelasnya di Jakarta, kemarin.

tunjangan profesi guru
Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menuturkan alokasi untuk TPG kelompok guru PNS daerah mencapai Rp65 triliun. Uang super jumbo itu bakal dibagikan kepada 1.310.696 orang guru PNS daerah di seluruh Indonesia. Sementara alokasi TPG untuk guru non PNS daerah berjumlah Rp. 4,9 triliun untuk 222.204 orang.

Pranata menjelaskan alokasi anggaran untuk membayar TPG 2017 itu belum menghitung daya serap TPG tahun ini. Dia mengatakan serapan TPG tahun ini baru diketahui Desember nanti. Jika pada Desember nanti diketahui banyak uang TPG yang ngendon di pemda, maka dioptimalkan untuk pembayaran TPG periode 2017.

Menurut pejabat yang hobi kuliner Sunda itu, tidak ada perubahan dalam proses pencairan TPG tahun depan. Pencairannya tetap diberlakukan sistem rapel tiga bulanan. TPG untuk periode Januari-Maret dibayar April. Kemudian untuk April-Juni dibayar pada Juli dan seterusnya.

Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi berharap ada reformasi dalam sitem pencairan TPG. Diantara yang dia inginkan adalah, pencairan TPG itu rutin setiap tahun. ’’Bisa mencontoh pencairan tunjangan profesi dosen yang cairnnya setiap bulan,’’ tandasnya.

(sumber)
Baca selengkapnya

Gubernur Janji Upah Honorer Setara UMR

gaji guru honorer
Hingga saat ini penyelesaian honorer terutama honorer kategori 2 masih menggantung. Belum ada titik temu untuk menyelesaikannya, karena untuk beberapa alasan pengangkatan honorer secara langsung bertabrakan dengan UU ASN yang mewajibkan setiap pengangkatan CPNS/PNS harus melalui proses seleksi terlebih dahulu.
Keadaan ini memang sangat mengkhawatirkan sekali dengan ditambah masalah penghasilan honorer yang benar-benar sangat minim, tergantung daerah tempat honorer tersebut mengabdi. Penghasilan honorer pun terkadang di rapelkan tiga bulan sekali, tentu saja hal ini menambah keprihatinan terhadap honorer.
Namun ada kabar menggembirakan bagi para honorer yang berada di Provinsi Gorontalo. Rusli Habibie selaku Gubernur Gorontalo mengatakan bahwa penghasilan tenaga guru honorer akan setara dengan Upah Minimum Pokok Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.1,8 juta per bulan.

Hal ini disampaikan gubernur saat menyerahkan insentif bagi 1.899 guru honorer yang tersebar di 157 sekolah SMA/SMK dan MA serta delapan Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Provinsi Gorontalo, Selasa. "Ketentuan tersebut nanti akan diberlakukan pada tahun 2017 mendatang," ungkap gubernur.



Gaji tenaga guru honorer di Provinsi ini semenjak tahun 2009 sangat beragam mulai dari Rp.150 ribu hingga Rp. 300 ribu yang diterima honorer tersebut setiap tiga bulan sekali. Di awal pemerintahan gubernur dan wagub saat ini, gaji bagi guru honorer terus dinaikan dan sekarang Rp. 750 ribu serta triwulan kedua nanti akan ditambah menjadi Rp.1 juta. Dengan naiknya penghasilan honorer ini juga diharapkan bisa berbanding lurus dengan kualitas kinerja, apalagi saat ini kita sudah menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di mana kita harus bisa bersaing dengan negara luar dan menuntut kompetensi diri."Besar harapan saya pemerataan honor ini bisa berlaku juga bagi guru di tingkat SD dan SMP," tambahnya. Gorontalo tidak punya cukup Sumber Daya Alam (SDA), sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Pendidikan Rakyat (Prodira) yang masuk dalam empat program unggulan pemerintah, harus bisa melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa bersaing dengan dunia luar.

Baca selengkapnya

ALHAMDULILLAH... PRESIDEN JOKOWI RESTUI PENGANGKATAN HONORER JADI PNS

Alhamdulillah,,,akhirnya impian para tenaga honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkabulkan juga, pasalnya Presiden Jokowi resmi menyetujui permintaan para tenaga honorer.

Sebagaimana berita yang baru saja kami lansir dari jpnn.com berikut ini, kabar gembira datang buat ribuan honorer di Papua Barat. Tuntutan mereka, yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi kepada Presiden Joko Widodo, terkabul.

Senin (6/6) kemarin, Abraham, Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, Sekda Nathaniel Mandacan dan Wakil Ketua MRP PB, Anike Sabami, bertemu langsung dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta. 

Ketua DPR PB, Pieters Kondjol mengungkap, pada pertemuan itu presiden didampingi Mensesneg Pratikno dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Yuddy Chrisnandi.

"Presiden merespons agar para tenaga honorer di lingkup Pemprov Papua Barat, yang berjumlah 1.283 orang ini bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ASN (aparatur sipil negara). Pada pertemuan ini, presiden sudah menjawab agar tenaga honorer bisa diangkat sebagai pegawai negeri. Pak Presiden memerintahkan Pak Menpan RB, untuk memproses itu," katanya, seperti dikutip dari Radar Sorong, Selasa (7/6).





Pieters mengatakan, dari pernyataan Presiden, proses pengangkatan seribu lebih tenaga honorer ini bisa dilakukan tahun 2016. "Kami hanya bisa ucapkan terima kasih, dan apresiasi kepada Presiden RI,’’ ujarnya.

Dalam proses pengangkatan para tenaga honorer ini, lanjut Pieters, akan dikoordinasikan antara Pemprov Papua Barat bersama Kemenpan dan RB. "Semua sudah disetujui Presiden, tinggal secara teknis akan diatur,’’ tandasnya.

Pemprov Papua Barat juga tak keberatan untuk membiayai 1.283 tenaga honorer ini bila sudah diangkat jadi pegawai negeri. Hal ini pula disampaikan Ketua DPR PB pada Presiden. "Dari sisi kemampuan daerah siap. Tadi, saya sampaikan ke Pak Presiden, bahwa Provinsi Papua Barat siap membiayai dan tidak ada persoalan. Dan ini sudah terjadi selama ini. Cuma sekarang, status mereka di-PNS-kan,’’ imbuhnya.

Demikian berita seputar pengangkatan honorer jadi PNS yang dapat kami bagikan. semoga bermanfaat.
Baca selengkapnya

Dana Tunjangan Profesi Guru Aman

tunjangan profesi guru 2016
Pencairan Dana tunjangan profesi guru (TPG) tahun 2016 atau populer di kalangan guru dengan sebutan tunjangan fungsional, diyakini tidak akan berpengaruh terhadap pencairan tunjangan profesi guru tahun 2016 karena sejumlah anggaran yang dihentikan pemerintah pusat. 
Karena itu, guru di Pemkot Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu diminta tidak perlu cemas. Dana tunjangan profesi guru di Kota Malang dijamin Wali Kota Malang M. Anton. Dia mengaku dana tersebut masih aman dan akan tetap disalurkan kepada para guru. ”Penyalurannya dijamin tetap aman hingga Desember 2016,” ujarnya kemarin. Orang nomor satu di Kota Malang itu menegaskan, Kota Malang tidak terdampak tentang rencana penghentian penyaluran dana tunjangan profesi guru. Kondisi ini dikarenakan masih ada sisa anggaran tunjangan profesi guru tahun 2015. Anggaran sisa tersebut masih bisa digunakan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan tahun anggaran 2016 ini.




”Semuanya akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya sehingga tidak perlu dicemaskan,” ucapnya. Penghentian penyaluran dana tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan ini termuat dalam surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan No S-579/PK/2016, tertanggal 16 Agustus 2016. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Sapto P Santoso menyebutkan, sesuai Perpres No 137/2016, Kota Malang, mendapatkan alokasi dana untuk tunjangan-tunjangan tersebut senilai Rp. 167 miliar. Dari alokasi anggaran tersebut, yang sudah ditransfer mencapai Rp. 50 miliar. ”Para guru diminta tidak perlu resah dan khawatir. Anggaran yang ada masih mencukupi untuk kebutuhan penyaluran dana tunjangan profesi guru, dan dana tambahan penghasilan sekitar 3.600 orang guru,” paparnya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Batu Mistin juga menjamin tambahan penghasilan pendidik (TPP) senilai Rp23 miliar yang belum sempat dicairkan hingga akhir 2015 aman tersimpan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kota Batu. Menurut Mistin, pencairan TPP untuk guru TK-SMA yang sudah memegang surat keputusan (SK) dari kementerian pendidikan tentang sertifikasi guru dilakukan setelah penetapan Perda Perubahan APBD Kota Batu tahun 2016. ”Tidak perlu risau dengan kekurangan pembayaran TPP tahun 2015. Pemkot Batu pasti mencairkannya. Tahun kemarin pencairannya dihentikan sementara. Karena ada kendala administrasi di tingkat pusat,” katanya. Menurut Mistin, sekarang muncul surat instruksi dari pemerintah pusat bahwasanya Silpa TPP 2015 harus segera dicairkan untuk para guru. Pemerintah pusat melarang pemda menggunakan silpa TPP tahun kemarin untuk membiayai pembangunan daerah. Saat ini jumlah guru PNS di Kota Batu berhak menerima TPP diperkirakan mencapai 1800 orang. Untuk jumlah TPP yang harus dibayar pemerintah mencapai Rp23 miliar untuk triwulan 1 dan 2. ”Kadang jumlah pencairan TPP berubah setiap triwulannya. Karena ada guru yang tidak mendapatkan jam mengajar 24 jam per minggunya,” ungkap Mistin. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga menjamin kegiatan proses belajar-mengajar tidak akan terganggu dengan rencana pemotongan tunjangan profesi guru. Kepala Dinas Pendidikan Budi Iswoyo mengklaim tenaga pendidik (guru) masih tetap eksis dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar. ”Kecuali menghapus tunjangan profesi guru mungkin berpengaruh ya ? Tapi kalau hanya memotong sebagian anggaran dari pusat, saya jamin tidak ada dampaknya,” kata Budi Iswoyu. Anggaran yang dibutuhkan untuk 11.770 guru Rp.103 miliar dan anggaran tersebut masih tersedia pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).
Untuk pencairan sertifikasi guru baik yang negeri maupun yang swasta, selama 2 triwulan ke depan belum ada masalah bahkan masih tersisa. Budi menambahkan, kebutuhan untuk setiap triwulannya untuk sertifikasi guru yang berjumlah 11.770 orang dibutuhkan dana Rp. 103 miliar. ”Guru atau tenaga pendidik tidak perlu khawatir dengan rencana yang bakal dilakukan pemerintah pusat,” katanya. Kasek SMAN 1 Lawang, Supaat Latief, mengatakan hampir semua guru tidak begitu gelisah dengan rencana pemotongan tunjangan profesi guru yang dilakukan Menteri Keuangan. Dia mengaku tekadnya hanya konsentrasi pada peningkatan kualitas pendidikan sehingga untuk sementara mengabaikan saja rencana Menkeu tersebut. ”Sebenarnya uang tunjangan profesi guru ada kaitan dengan peningkatan mutu atau SDM. Namun, kalaupun harus dipotong tidak masalah,” tandasnya.

(sumber)
Baca selengkapnya

Resmi Diubah!!! Ini Aturan Baru Kemendikbud Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi Guru
Bapak/Ibu guru sekalian berikut informasi penting untuk anda mengenai perubahan terhadap peraturan pemberian Tunjangan profesi guru yang resmi diubah.

Aturan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) semakin diperketat, menyusul keluarnya Permendikbud No 17/2016 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi guru dan penghasilan bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sesuai peraturan itu, bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya kurang dari 120 siswa atau untuk jenjang SD per rombelnya kurang dari 20 siswa, maka guru yang bertugas di sekolah tersebut terancam tidak mendapatkan tunjangan profesi.

Kasubag Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Ari Kusyono, menerangkan aturan tersebut muncul lantaran selama ini ada sebagian sekolah yang menerapkan sistem kelas pararel, di mana dalam jenjang kelas terdapat dua atau lebih rombongan belajar (rombel).

”Misalnya untuk kelas dua terdiri atas dua rombel, yakni kelas 2A dan 2B. Bila kedua rombel tersebut jumlah peserta didiknya kurang dari 20 siswa, maka guru tidak mendapatkan tunjangan profesi,” jelas dia.

Namun demikian, lanjutnya, agar guru bisa memeroleh tunjangan profesi, maka sistem pararel tersebut harus dihilangkan, sehingga tidak ada lagi pembagian kelas 2A dan 2B.



Menurut dia, kedua rombel itu seharusnya digabung satu menjadi kelas 2 saja. Dengan begitu, maka jumlah peserta didiknya menjadi lebih dari 20 siswa, sehingga guru yang mengajar di kelas tersebut bisa berhak menerima tunjangan profesi.

Dia menambahkan, saat ini seluruh sekolah diwajibkan untuk melakukanpembaruan terhadap Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini menyusul adanya tahun ajaran baru, di mana dalam Dapodik dimungkinkan telah terjadi perubahan data jumlah siswa.

”Misalnya untuk pendataan siswa kelas VII SMP, pihak sekolah harus melakukan input data siswa yang sudah lulus SD. Sedangkan SD, harus melepas data siswa yang baru saja lulus atau masuk ke jenjang SMP,” jelas dia.

Dalam melakukan pembaruan data siswa dan pendukungnya tersebut harus dilakukan dengan segera. Sekolah diberi batas waktu dalam proses pembaruan data. ”Tanggal 31 Agustus nanti seluruh kegiatan pembaruan data dalam Dapodik harus sudah selesai,” tandasnya.
Demikian informasi mengenai perubahan sistem pemberian TPG bagi guru yang menerimanya tersebut, semoga bermanfaat.

Baca selengkapnya

Lowongan Kerja PT. Geo Dipa Energi (Persero) - Rekrutmen Besar Besaran (JAKARTA, JABAR, JATENG)

Lowongan Kerja PT. Geo Dipa Energi (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). PT. Geo Dipa Energi (Persero) saat ini mengelola lapangan panas bumi Dieng dan Patuha dari sisi hulu (upstream) hingga sisi hilir (down stream).

Didirikan pada tanggal 5 Juli 2002, Geo Dipa Energi sejak mendedikasikan dirinya untuk memanfaatkan nilai ekonomis dan lingkungan dari energi panas bumi untuk menghasilkan listrik. Memanfaatkan kapasitas besar proyek pembangkit listrik kami di Dieng dan Patuha – dengan energi potensial menjadi 400 MW masing-masing – Geo Dipa Energi berusaha untuk memenuhi permintaan listrik nasional dengan memanfaatkan kualitas hemat biaya dan lingkungan energi panas bumi.

Geo Dipa Energi adalah anak perusahaan patungan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) – dua perusahaan milik negara terkemuka dalam eksplorasi energi dan generasi dengan pengalaman yang telah terbukti dalam mengembangkan dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pada Februari 2011, susunan pemegang saham Perseroan telah diubah, di mana saham PT Pertamina diambil alih langsung oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari itu aksi korporasi, pada Desember 2011 Geo Dipa Energi telah mengubah dirinya menjadi baru Perusahaan Milik Negara.
Lowongan Kerja Geo Dipa Energi Terbaru.

PT. Geo Dipa Energi (Persero) kembali mencari individu-individu berbakat dan berpotensi untuk bergabung bersama, sesuai dengan keahlian, pengalaman dan latar belakang pendidikan yang dimiliki melalui posisi-posisi berikut ini :



Kantor Pusat Jakarta
1. Logistik Assistant Manager (Kode : LAM_Nama_Usia_Pendidikan)

Unit Patuha Jawa Barat
2. Power Plant Manager (Kode : PPM_Nama_Usia_Pendidikan)
3. Maintenance Manager (Kode : MM_Nama_Usia_Pendidikan)
4. Power Plant Maintenance (Kode : PPMS_Nama_Usia_Pendidikan)
5. Steam Field Maintenance Superintendent (Kode : SFMS_Nama_Usia_Pendidikan)
6. Power Plant Planning & Evaluating Staff (Kode : PPPES_Nama_Usia_Pendidikan)
7. Steam Field Planning & Reporting Staff (Kode : SFPRS_Nama_Usia_Pendidikan)

Unit Dieng Jawa Tengah
8. Steam Field Mechanical Staff (Kode : SFMES_Nama_Usia_Pendidikan)

Persyaratan dan Ketentuan :

Pendidikan S1 semua jurusan (1)
Diutamakan dari Teknik Industri, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro (2,3,4,5)
Diutamakan dari Teknik Mesin dan Teknik Elektro (6,7,8)

Pengalaman kerja :
Pengalaman 5 (lima) tahun di bidang yang sama (1,4,5)
Pengalaman 10 (sepuluh) tahun di bidang yang sama (2,3)
Pengalaman 1 (satu) tahun atau fresh graduate (6,7,8)

Persyaratan umum :
  • IPK minimal 3.00
  • Menguasai Bahasa Inggris Aktif dan Microsoft Office
  • Jujur dan disiplin
  • Sehat jasmani dan rohani

Pengiriman Lamaran

Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan, maka silakan mengirimkan surat lamaran, CV lengkap, pasphoto terbaru, dan dokumen pendukung lainnya ke :



recruitment@geodipa.co.id


Catatan :
Lamaran diterima paling lambat pada tanggal 13 November 2016.
Cantumkan kode subyek email sesuai kode masing-masing jabatan yang dilamar.
Hanya kandidat yang memenuhi persyaratan dan dengan kualifikasi terbaik yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
Rekrutmen PT Geo Dipa Energi ini tidak dipungut biaya sama sekali.

Baca selengkapnya

Percepatan Pelaporan Dan Penyaluran Dana KIP Tahun 2016

Dalam rangka mendorong percepatan pelaporan dan penyaluran Dana KIP Tahun 2016, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pelaporan Dan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2016.....


Kartu Indonesi Pintar

Yang terhormat,
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud
4. Kepala SD, SMP, SMA, SMK, SLB
5. Kepala SKB, PKBM, LKP
6. Operator Dapodik


Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Dalam rangka mendorong percepatan pelaporan dan penyaluran Dana KIP Tahun 2016, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pelaporan Dan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2016.


Disampaikan dalam surat edaran tersebut bahwa mulai bulan April 2016, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan telah mengirimkan 17,9 juta KIP ke alamat rumah tangga anak usia 6-12 tahun melalui PT. Satria Antaran Prima dan PT. Dexter Ekspressindo. Namun sampai akhir September 2016, jumlah peserta didik yang melaporkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada sekolah/lembaga pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih belum optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan memandang perlu untuk dilakukan upaya untuk mempercepat penyaluran KIP dan penerimaan dana PIP oleh peserta didik Tahun Pelajaran 2016/2017. Oleh karenya melalui surat edaran ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mohon bantuan kepada seluruh stake holder pendidikan (sebagaimana yang tertuju dalam surat edaran) untuk:

Melakukan pemantauan terhadap KIP yang masih tertahan di kantor kecamatan/desa/kelurahan dan membantu mengirimkan KIP dimaksud ke alamat penerima kartu. Jumlah KIP yang masih tertahan dan yang dikembalikan (retur) agar dilaporkan secara on line melalui laman: 
http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/pip/laporkip

Membantu anak yang telah menerima KIP untuk melaporkan ke satuan pendidikan tempat anak mengikuti pendidikan (sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan lembaga kursus dan pelatihan) untuk mencatatkan KIP ke Aplikasi Dapodik di satuan pendidikan tersebut. Pencatatan KIP pada Dapodik di satuan pendidikan diharapkan sudah selesai paling lambat bulan Oktober 2016.
Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pihak bank penyalur, yaitu BRI untuk SD/Paket A, SMP/Paket B, SMK/LKP, dan BNI untuk SMA/Paket C, agar para siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima dana PIP Tahun 2016 oleh Kemedikbud dapat segera mencairkan dana PIP di bank yang sudah ditetapkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Satu Data,
Admin Dapodik


Link Unduhan :

Baca selengkapnya

Validasi Data BOS Lebih/Kurang Salur Triwulan 3 dan Triwulan 4

Memperhatikan adanya cut off untuk dana  BOS dan cut off yang lebih/kurang salur triwulan 3 dan triwulan 4 ini sebagaimana diuraikan di atas, maka dihimbau semua sekolah untuk segera melakukan sinkronisasi data dari Aplikasi Dapodik. Dari hasil pengamatan dan pemantauan di server Dapodik per tanggal  13 Oktober 2016 masih ditemukan cukup banyak sekolah yang belum melakukan sinkronisasi data Tahun Pelajaran 2016/2017 (daftar terlampir). Dimana sekolah-sekolah tersebut berpotensi tidak mendapatkan pencairan dana BOS...............

bantuan operasional sekolah

Yang Terhormat :

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK
Operator Dapodik


di seluruh Indonesia



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sesuai dengan Juknis BOS Tahun 2016 untuk cut off/pengambilan data dari Dapodik untuk BOS triwulan 3 dan triwulan 4 telah dilakukan, masing-masing pada tanggal 1 Juni 2016 dan 21 September 2016 yang lalu. Dan dana BOS telah disalurkan sesuai dengan data yang masuk pada waktu cut off tersebut.

Dari data penyaluran BOS tersebut juga diketahui bahwa ada sekolah yang dana BOS nya belum tersalurkan secara penuh. Dimana hal ini dapat disebabkan karena keterlambatan update/sinkronisasi data pada waktu cut off atau penyebab teknis lainnya, seperti data tidak lengkap dan lain sebagainya. Atau sekolah yang bahkan kelebihan salur disebabkan data ganda atau penyebab teknis lainnya. Maka untuk memvalidasi masalah dana BOS yang lebih/kurang salur triwulan 3 dan triwulan 4 tersebut, akan dilakukan penarikan data/cut off pada tanggal 30 Oktober 2016.

Memperhatikan adanya cut off untuk dana  BOS dan cut off yang lebih/kurang salur triwulan 3 dan triwulan 4 ini sebagaimana diuraikan di atas, maka dihimbau semua sekolah untuk segera melakukan sinkronisasi data dari Aplikasi Dapodik. Dari hasil pengamatan dan pemantauan di server Dapodik per tanggal  13 Oktober 2016 masih ditemukan cukup banyak sekolah yang belum melakukan sinkronisasi data Tahun Pelajaran 2016/2017 (daftar terlampir). Dimana sekolah-sekolah tersebut berpotensi tidak mendapatkan pencairan dana BOS.

Untuk itu mohon juga menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah dibawah binaannya telah melakukan pemutakhiran data. Dan khususnya sekolah yang masuk dalam daftar tersebut untuk segera melakukan pemutakhiran data Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan sinkronisasi data dari Aplikasi Dapodik.

Demikian informasi yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Salam Satu Data,



Admin Dapodikdasmen


Baca selengkapnya

Informasi Penambahan Waktu Cut Off Pengisian Instrumen Aplikasi PMP

Untuk mengatasi permasalahan pengiriman data yang sering gagal atau proses pengiriman memakan waktu yang terlalu panjang, kami memuat jadwal pengiriman data PMP berdasarkan wilayah. Jadwal terlampir dalam file yang dapat diunduh disini

Dalam waktu tersebut kami mengharapkan kepada sekolah yang belum mengirimkan datanya agar berupaya melakukan pengiriman dan selalu berkoordinasi dengan helpdesk PMP Dikdasmen untuk menangani permasalahan yang ada. Kami juga akan berusaha melakukan pembenahan-pembenahan agar kendala di lapangan dapat teratasi dan pendataan PMP ini dapat dilaksanakan dengan sukses.
Demikian Informasi yang dapat disampaikan harap menjadi maklum.


Yang Terhormat :
1. Kepala LPMP 
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
4. Pengawas Sekolah
5. Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK
6. Operator Sekolah

di seluruh Indonesia
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,


Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam mengisi data instrumen di Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Mengingat integrasi PMP dengan Dapodik yang prosesnya relatif masih baru, sampai saat ini masih sangat banyak ditemukan kendala di lapangan seputar Apliasi PMP baik dari segi pengisian instrumen, pengiriman data, maupun kendala infrastruktur yang ada.
Di sisi lain, waktu yang disediakan untuk pengisian instrumen Aplikasi PMP sangatlah terbatas. Maka, kami menyampaikan bahwa waktu Cut Off akan ditambah selama 20 hari sehingga Batas Cutt Off yang baru adalah tanggal 20 November 2016.
Dalam waktu tersebut kami mengharapkan kepada sekolah yang belum mengirimkan datanya agar berupaya melakukan pengiriman dan selalu berkoordinasi dengan helpdesk PMP Dikdasmen untuk menangani permasalahan yang ada. Kami juga akan berusaha melakukan pembenahan-pembenahan agar kendala di lapangan dapat teratasi dan pendataan PMP ini dapat dilaksanakan dengan sukses.
Demikian Informasi yang dapat disampaikan harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Satu Data,
Satgas PMP Dikdasmen 
Kemdikbud


Catatan :
Untuk mengatasi permasalahan pengiriman data yang sering gagal atau proses pengiriman memakan waktu yang terlalu panjang, kami memuat jadwal pengiriman data PMP berdasarkan wilayah. Jadwal terlampir dalam file yang dapat diunduh disini
Baca selengkapnya

Model berjilbab inikah yang lagi TREND?

CEWEK PAKAI JILBAB KOK MALAH MENGUMBAR AURAT? MODEL JILBAB ATAU MODEL JILBOOBS NIH?!

Sebagai seorang cewek dan Muslimah, tentunya sudah menjadi kewajibanya untuk menutup aurat. Batas aurat wanita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Adapun yang boleh terbuka hanyalah muka, tangan, dan kaki. Selebihnya adalah aurat. Cewek pada zaman dulu benar-benar menjaga auratnya dengan model jilbab yang tidak aneh-aneh.

Tapi…sepertinya di zaman serba modern ini, cewek lebih kepada ingin terlihat modis dengan model model jilbab nya. Jadilah muncul istilah Jilboobs.
Apa itu Jilboobs? itu tuh cewek yang berjilbab tapi hanya mengedepankan model model jilbab hingga buah dadanya masih terlihat jelas dan malah sangat terlihat jelas di setiap lekuknya.



Pengertian Dan Hukum Berhijab Dalam Alqur'an . Apa itu Hijab. Hijab adalah penghalang atau kerudung yang digunakan oleh wanita muslim Yang Biasa disebut juga dengan Jilbab.

Namun dalam keilmuan Islam, hijab lebih tepat merujuk kepada tatacara berpakaian yang pantas sesuai dengan tuntunan agama.

CEWEK PAKAI JILBAB KOK MALAH MENGUMBAR AURAT? JILBAB ATAU JILBOOBS NIH?! COBA KALIAN NILAI SENDIRI VIDEO JILBAB DI BAWAH INI!


Baca selengkapnya
IKAL VS WIBOWO SUSILO


Jujur, baru nulis judulnya saja sampai menghabiskan durasi hampir 5 menit. Bukannya bingung mau ngasih judul apa. Tapi karena tertawa sendiri saat membacanya. Zulfanny kelahiran Tanjung Pandan pada 7 Juni 1996 merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Dia merupakan pemeran Ikal dalam sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi yang di sutradarai oleh Riri Riza yang dirilis pada 26 September 2008.

Lho.. lha terus apa hubungannya antara Ikal dengan saya dan apa istimewanya sampai bikin judulnya nya sampai bikin perut sakit karena tertawa ??


Baca selengkapnya
Pentingnya RPP bagi Seorang Guru



Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sangat penting dilakukan oleh setiap guru. Karena di dalam RPP tersebut memuat tentang tujuan dari pembelajaran yang mana setiap pokok bahasan akan memiliki tujuan yang berbeda. Selain itu RPP juga memuat tentang perencanaan bahan, perencanaan alat peraga, metode pengajaran dan prosedur-posedur pembelajaran. Minimal dengan guru membuat RPP guru akan tau materi apa yang akan ia ajarkan untuk siswa-siswinya esok hari. Minimal belajar.

Hhhmmm..... bener kan kata ku kalau RPP itu penting. Maka dari itu setiap guru, dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, guru tetap harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), karena perencanaan merupakan pedoman pembelajaran. Dalam mengajar Guru boleh tidak membuat kurikulum, boleh juga tidak membuat alat peraga, bahkan dalam hal tertentu tidak melakukan penilaian, tetapi tidak boleh tidak membuat perencanaan.

Demikian pentingnya perencanaan bagi guru, sehingga salah kalau ada anggapan bahwa guru cukup mengembangkan silabus. Silabus itu masih umum dan masih perlu dijabarkan ke dalam perencanaan atau RPP yang lebih khusus. Dalam hal ini, silabus belum memuat secara rinci apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, apa yang harus dilakukan guru dalam membantu peserta didik membentuk kompetensi, apa yang harus digunakan, bagaimana caranya, serta berapa lama waktu yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi kurikulum, guru tetap dituntut dan harus membuat RPP, hanya caranya bisa lebih disederhanakan.

Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian berbasis kelas (PBK).

untuk contoh RPP tahun ajaran 2016/2017 bisa di download di sini :



     style="display:inline-block;width:234px;height:60px"
     data-ad-client="ca-pub-3112958552621254"
     data-ad-slot="9341076521">



Baca selengkapnya

Rekomendasi