Featured

Cara mengatur “page layout” atau ukuran kertas pada Ms. Excel 2007

Kenapa kita dalam cetak print, hasilnya terpotong? 
Jawabannya adalah terkadang kita lupa mengatur ukuran kertas atau page layout.

Misalnya, kita mempunyai kertas Folio, sedang yang kita print adalah ukurannya A4. Tentunya beda ukuran kertas akan berbeda hasilnya. Begitu kira-kira biasanya ^_^




Langsung saja,
Arahkan cursor ke Page Layout (nomor 1) kemudian klik..

(klik pada gambar untuk memperbesar)

Pada menu Margin terdapat standar setingan. Karena kita (sebagai contoh) mempunyai kertas berukuran A4, maka dalam melakukan cetak print juga harus sama, berukuran A4.
Klik pada Custom Margins (nomor 2)

(klik pada gambar untuk memperbesar)

Akan muncul tampilan Page Setup kemudian pilih Paper Size (nomor 1)
cari ukuran kertas dengan Scrolling Bar (nomor 2)

(klik pada gambar untuk memperbesar)

Naah… setelah mengatur ukuran kertas, penampakannya akan seperti di bawah ini (nomor 1)
Kemudian klik OK (nomor 2)

(klik pada gambar untuk memperbesar)


Demikian cara setting Page Layout atau ukuran kertas di excel 2007. Silahkan share jika anda menyukainya.

Semoga bermanfaat…




Untuk tutorial lainnya bisa di lihat di SINI


Jadwal Pembayaran / Pencairan TPG Triwulan 3 dan Triwulan 4 Tahun 2016

Berdasarkan pasal 80 ayat 1 PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 dinyatakan bahwa pencairan penyaluran tunjangan profesi (TP) / sertifikasi guru triwulan 1, 2, 3 dan 4 atau dilakukan secara triwulanan yaitu: 

a. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 1 ( I ) paling cepat bulan Maret
b. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 2 ( II ) Paling Cepat bulan Juni
c. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 3 ( III ) paling Cepat bulan September
d. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 4 ( IV ) Paling cepat bulan Nopember

Begitu pula untuk Dana Tambahan Penghasilan (DTP) guru PNS atau yang dikenal dengan tunjangan non sertifikasi berdasarkan pasal 80 ayat 1 PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 juga dilakukan secara triwulanan yaitu: 
a. Triwulan 1 ( I ) paling cepat bulan Maret
b. Triwulan 2 ( II ) paling cepat bulan Juni
c. Triwulan 3 ( III ) bulan paling cepat September
d. Triwulan 4 ( IV ) bulan paling cepat Nopember

Demikian informasi mengenai jadwal pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru untuk triwulan 3 dan 4 tahun 2016. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kabar Gembira bagi Guru, Anggaran TPG Capai Rp. 70 Triliun!!

Guru sasaran penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) tidak perlu risau. Meskipun pemerintah gencar melakukan penghematan anggara, alokasi untuk TPG tahun depan sudah mendapat jaminan. Jumlahnya mencapai Rp. 70 triliun.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan anggaran TPG sudah dialokasikan dalam APBN 2017. Alokasi TPG untuk guru-guru PNS daerah, masuk dalam dana yang ditransfer ke daerah.

’’Sementara uang TPG untuk guru non PNS daerah ada di Kemendikbud,’’ jelasnya di Jakarta, kemarin.

tunjangan profesi guru
Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menuturkan alokasi untuk TPG kelompok guru PNS daerah mencapai Rp65 triliun. Uang super jumbo itu bakal dibagikan kepada 1.310.696 orang guru PNS daerah di seluruh Indonesia. Sementara alokasi TPG untuk guru non PNS daerah berjumlah Rp. 4,9 triliun untuk 222.204 orang.

Pranata menjelaskan alokasi anggaran untuk membayar TPG 2017 itu belum menghitung daya serap TPG tahun ini. Dia mengatakan serapan TPG tahun ini baru diketahui Desember nanti. Jika pada Desember nanti diketahui banyak uang TPG yang ngendon di pemda, maka dioptimalkan untuk pembayaran TPG periode 2017.

Menurut pejabat yang hobi kuliner Sunda itu, tidak ada perubahan dalam proses pencairan TPG tahun depan. Pencairannya tetap diberlakukan sistem rapel tiga bulanan. TPG untuk periode Januari-Maret dibayar April. Kemudian untuk April-Juni dibayar pada Juli dan seterusnya.

Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi berharap ada reformasi dalam sitem pencairan TPG. Diantara yang dia inginkan adalah, pencairan TPG itu rutin setiap tahun. ’’Bisa mencontoh pencairan tunjangan profesi dosen yang cairnnya setiap bulan,’’ tandasnya.

(sumber)

Gubernur Janji Upah Honorer Setara UMR

gaji guru honorer
Hingga saat ini penyelesaian honorer terutama honorer kategori 2 masih menggantung. Belum ada titik temu untuk menyelesaikannya, karena untuk beberapa alasan pengangkatan honorer secara langsung bertabrakan dengan UU ASN yang mewajibkan setiap pengangkatan CPNS/PNS harus melalui proses seleksi terlebih dahulu.
Keadaan ini memang sangat mengkhawatirkan sekali dengan ditambah masalah penghasilan honorer yang benar-benar sangat minim, tergantung daerah tempat honorer tersebut mengabdi. Penghasilan honorer pun terkadang di rapelkan tiga bulan sekali, tentu saja hal ini menambah keprihatinan terhadap honorer.
Namun ada kabar menggembirakan bagi para honorer yang berada di Provinsi Gorontalo. Rusli Habibie selaku Gubernur Gorontalo mengatakan bahwa penghasilan tenaga guru honorer akan setara dengan Upah Minimum Pokok Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.1,8 juta per bulan.

Hal ini disampaikan gubernur saat menyerahkan insentif bagi 1.899 guru honorer yang tersebar di 157 sekolah SMA/SMK dan MA serta delapan Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Provinsi Gorontalo, Selasa. "Ketentuan tersebut nanti akan diberlakukan pada tahun 2017 mendatang," ungkap gubernur.



Gaji tenaga guru honorer di Provinsi ini semenjak tahun 2009 sangat beragam mulai dari Rp.150 ribu hingga Rp. 300 ribu yang diterima honorer tersebut setiap tiga bulan sekali. Di awal pemerintahan gubernur dan wagub saat ini, gaji bagi guru honorer terus dinaikan dan sekarang Rp. 750 ribu serta triwulan kedua nanti akan ditambah menjadi Rp.1 juta. Dengan naiknya penghasilan honorer ini juga diharapkan bisa berbanding lurus dengan kualitas kinerja, apalagi saat ini kita sudah menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di mana kita harus bisa bersaing dengan negara luar dan menuntut kompetensi diri."Besar harapan saya pemerataan honor ini bisa berlaku juga bagi guru di tingkat SD dan SMP," tambahnya. Gorontalo tidak punya cukup Sumber Daya Alam (SDA), sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Pendidikan Rakyat (Prodira) yang masuk dalam empat program unggulan pemerintah, harus bisa melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa bersaing dengan dunia luar.

ALHAMDULILLAH... PRESIDEN JOKOWI RESTUI PENGANGKATAN HONORER JADI PNS

Alhamdulillah,,,akhirnya impian para tenaga honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkabulkan juga, pasalnya Presiden Jokowi resmi menyetujui permintaan para tenaga honorer.

Sebagaimana berita yang baru saja kami lansir dari jpnn.com berikut ini, kabar gembira datang buat ribuan honorer di Papua Barat. Tuntutan mereka, yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi kepada Presiden Joko Widodo, terkabul.

Senin (6/6) kemarin, Abraham, Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, Sekda Nathaniel Mandacan dan Wakil Ketua MRP PB, Anike Sabami, bertemu langsung dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta. 

Ketua DPR PB, Pieters Kondjol mengungkap, pada pertemuan itu presiden didampingi Mensesneg Pratikno dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Yuddy Chrisnandi.

"Presiden merespons agar para tenaga honorer di lingkup Pemprov Papua Barat, yang berjumlah 1.283 orang ini bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ASN (aparatur sipil negara). Pada pertemuan ini, presiden sudah menjawab agar tenaga honorer bisa diangkat sebagai pegawai negeri. Pak Presiden memerintahkan Pak Menpan RB, untuk memproses itu," katanya, seperti dikutip dari Radar Sorong, Selasa (7/6).





Pieters mengatakan, dari pernyataan Presiden, proses pengangkatan seribu lebih tenaga honorer ini bisa dilakukan tahun 2016. "Kami hanya bisa ucapkan terima kasih, dan apresiasi kepada Presiden RI,’’ ujarnya.

Dalam proses pengangkatan para tenaga honorer ini, lanjut Pieters, akan dikoordinasikan antara Pemprov Papua Barat bersama Kemenpan dan RB. "Semua sudah disetujui Presiden, tinggal secara teknis akan diatur,’’ tandasnya.

Pemprov Papua Barat juga tak keberatan untuk membiayai 1.283 tenaga honorer ini bila sudah diangkat jadi pegawai negeri. Hal ini pula disampaikan Ketua DPR PB pada Presiden. "Dari sisi kemampuan daerah siap. Tadi, saya sampaikan ke Pak Presiden, bahwa Provinsi Papua Barat siap membiayai dan tidak ada persoalan. Dan ini sudah terjadi selama ini. Cuma sekarang, status mereka di-PNS-kan,’’ imbuhnya.

Demikian berita seputar pengangkatan honorer jadi PNS yang dapat kami bagikan. semoga bermanfaat.
Copyright © 2015 Setitik Pemikiran
| Distributed By Gooyaabi Templates