Featured

Jadwal Pembayaran / Pencairan TPG Triwulan 3 dan Triwulan 4 Tahun 2016

Berdasarkan pasal 80 ayat 1 PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 dinyatakan bahwa pencairan penyaluran tunjangan profesi (TP) / sertifikasi guru triwulan 1, 2, 3 dan 4 atau dilakukan secara triwulanan yaitu: 

a. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 1 ( I ) paling cepat bulan Maret
b. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 2 ( II ) Paling Cepat bulan Juni
c. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 3 ( III ) paling Cepat bulan September
d. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 4 ( IV ) Paling cepat bulan Nopember

Begitu pula untuk Dana Tambahan Penghasilan (DTP) guru PNS atau yang dikenal dengan tunjangan non sertifikasi berdasarkan pasal 80 ayat 1 PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 juga dilakukan secara triwulanan yaitu: 
a. Triwulan 1 ( I ) paling cepat bulan Maret
b. Triwulan 2 ( II ) paling cepat bulan Juni
c. Triwulan 3 ( III ) bulan paling cepat September
d. Triwulan 4 ( IV ) bulan paling cepat Nopember

Demikian informasi mengenai jadwal pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru untuk triwulan 3 dan 4 tahun 2016. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kabar Gembira bagi Guru, Anggaran TPG Capai Rp. 70 Triliun!!

Guru sasaran penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) tidak perlu risau. Meskipun pemerintah gencar melakukan penghematan anggara, alokasi untuk TPG tahun depan sudah mendapat jaminan. Jumlahnya mencapai Rp. 70 triliun.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan anggaran TPG sudah dialokasikan dalam APBN 2017. Alokasi TPG untuk guru-guru PNS daerah, masuk dalam dana yang ditransfer ke daerah.

’’Sementara uang TPG untuk guru non PNS daerah ada di Kemendikbud,’’ jelasnya di Jakarta, kemarin.

tunjangan profesi guru
Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menuturkan alokasi untuk TPG kelompok guru PNS daerah mencapai Rp65 triliun. Uang super jumbo itu bakal dibagikan kepada 1.310.696 orang guru PNS daerah di seluruh Indonesia. Sementara alokasi TPG untuk guru non PNS daerah berjumlah Rp. 4,9 triliun untuk 222.204 orang.

Pranata menjelaskan alokasi anggaran untuk membayar TPG 2017 itu belum menghitung daya serap TPG tahun ini. Dia mengatakan serapan TPG tahun ini baru diketahui Desember nanti. Jika pada Desember nanti diketahui banyak uang TPG yang ngendon di pemda, maka dioptimalkan untuk pembayaran TPG periode 2017.

Menurut pejabat yang hobi kuliner Sunda itu, tidak ada perubahan dalam proses pencairan TPG tahun depan. Pencairannya tetap diberlakukan sistem rapel tiga bulanan. TPG untuk periode Januari-Maret dibayar April. Kemudian untuk April-Juni dibayar pada Juli dan seterusnya.

Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi berharap ada reformasi dalam sitem pencairan TPG. Diantara yang dia inginkan adalah, pencairan TPG itu rutin setiap tahun. ’’Bisa mencontoh pencairan tunjangan profesi dosen yang cairnnya setiap bulan,’’ tandasnya.

(sumber)

Gubernur Janji Upah Honorer Setara UMR

gaji guru honorer
Hingga saat ini penyelesaian honorer terutama honorer kategori 2 masih menggantung. Belum ada titik temu untuk menyelesaikannya, karena untuk beberapa alasan pengangkatan honorer secara langsung bertabrakan dengan UU ASN yang mewajibkan setiap pengangkatan CPNS/PNS harus melalui proses seleksi terlebih dahulu.
Keadaan ini memang sangat mengkhawatirkan sekali dengan ditambah masalah penghasilan honorer yang benar-benar sangat minim, tergantung daerah tempat honorer tersebut mengabdi. Penghasilan honorer pun terkadang di rapelkan tiga bulan sekali, tentu saja hal ini menambah keprihatinan terhadap honorer.
Namun ada kabar menggembirakan bagi para honorer yang berada di Provinsi Gorontalo. Rusli Habibie selaku Gubernur Gorontalo mengatakan bahwa penghasilan tenaga guru honorer akan setara dengan Upah Minimum Pokok Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.1,8 juta per bulan.

Hal ini disampaikan gubernur saat menyerahkan insentif bagi 1.899 guru honorer yang tersebar di 157 sekolah SMA/SMK dan MA serta delapan Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Provinsi Gorontalo, Selasa. "Ketentuan tersebut nanti akan diberlakukan pada tahun 2017 mendatang," ungkap gubernur.



Gaji tenaga guru honorer di Provinsi ini semenjak tahun 2009 sangat beragam mulai dari Rp.150 ribu hingga Rp. 300 ribu yang diterima honorer tersebut setiap tiga bulan sekali. Di awal pemerintahan gubernur dan wagub saat ini, gaji bagi guru honorer terus dinaikan dan sekarang Rp. 750 ribu serta triwulan kedua nanti akan ditambah menjadi Rp.1 juta. Dengan naiknya penghasilan honorer ini juga diharapkan bisa berbanding lurus dengan kualitas kinerja, apalagi saat ini kita sudah menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di mana kita harus bisa bersaing dengan negara luar dan menuntut kompetensi diri."Besar harapan saya pemerataan honor ini bisa berlaku juga bagi guru di tingkat SD dan SMP," tambahnya. Gorontalo tidak punya cukup Sumber Daya Alam (SDA), sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Pendidikan Rakyat (Prodira) yang masuk dalam empat program unggulan pemerintah, harus bisa melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa bersaing dengan dunia luar.

ALHAMDULILLAH... PRESIDEN JOKOWI RESTUI PENGANGKATAN HONORER JADI PNS

Alhamdulillah,,,akhirnya impian para tenaga honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkabulkan juga, pasalnya Presiden Jokowi resmi menyetujui permintaan para tenaga honorer.

Sebagaimana berita yang baru saja kami lansir dari jpnn.com berikut ini, kabar gembira datang buat ribuan honorer di Papua Barat. Tuntutan mereka, yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi kepada Presiden Joko Widodo, terkabul.

Senin (6/6) kemarin, Abraham, Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, Sekda Nathaniel Mandacan dan Wakil Ketua MRP PB, Anike Sabami, bertemu langsung dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta. 

Ketua DPR PB, Pieters Kondjol mengungkap, pada pertemuan itu presiden didampingi Mensesneg Pratikno dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Yuddy Chrisnandi.

"Presiden merespons agar para tenaga honorer di lingkup Pemprov Papua Barat, yang berjumlah 1.283 orang ini bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ASN (aparatur sipil negara). Pada pertemuan ini, presiden sudah menjawab agar tenaga honorer bisa diangkat sebagai pegawai negeri. Pak Presiden memerintahkan Pak Menpan RB, untuk memproses itu," katanya, seperti dikutip dari Radar Sorong, Selasa (7/6).





Pieters mengatakan, dari pernyataan Presiden, proses pengangkatan seribu lebih tenaga honorer ini bisa dilakukan tahun 2016. "Kami hanya bisa ucapkan terima kasih, dan apresiasi kepada Presiden RI,’’ ujarnya.

Dalam proses pengangkatan para tenaga honorer ini, lanjut Pieters, akan dikoordinasikan antara Pemprov Papua Barat bersama Kemenpan dan RB. "Semua sudah disetujui Presiden, tinggal secara teknis akan diatur,’’ tandasnya.

Pemprov Papua Barat juga tak keberatan untuk membiayai 1.283 tenaga honorer ini bila sudah diangkat jadi pegawai negeri. Hal ini pula disampaikan Ketua DPR PB pada Presiden. "Dari sisi kemampuan daerah siap. Tadi, saya sampaikan ke Pak Presiden, bahwa Provinsi Papua Barat siap membiayai dan tidak ada persoalan. Dan ini sudah terjadi selama ini. Cuma sekarang, status mereka di-PNS-kan,’’ imbuhnya.

Demikian berita seputar pengangkatan honorer jadi PNS yang dapat kami bagikan. semoga bermanfaat.

Dana Tunjangan Profesi Guru Aman

tunjangan profesi guru 2016
Pencairan Dana tunjangan profesi guru (TPG) tahun 2016 atau populer di kalangan guru dengan sebutan tunjangan fungsional, diyakini tidak akan berpengaruh terhadap pencairan tunjangan profesi guru tahun 2016 karena sejumlah anggaran yang dihentikan pemerintah pusat. 
Karena itu, guru di Pemkot Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu diminta tidak perlu cemas. Dana tunjangan profesi guru di Kota Malang dijamin Wali Kota Malang M. Anton. Dia mengaku dana tersebut masih aman dan akan tetap disalurkan kepada para guru. ”Penyalurannya dijamin tetap aman hingga Desember 2016,” ujarnya kemarin. Orang nomor satu di Kota Malang itu menegaskan, Kota Malang tidak terdampak tentang rencana penghentian penyaluran dana tunjangan profesi guru. Kondisi ini dikarenakan masih ada sisa anggaran tunjangan profesi guru tahun 2015. Anggaran sisa tersebut masih bisa digunakan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan tahun anggaran 2016 ini.




”Semuanya akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya sehingga tidak perlu dicemaskan,” ucapnya. Penghentian penyaluran dana tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan ini termuat dalam surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan No S-579/PK/2016, tertanggal 16 Agustus 2016. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Sapto P Santoso menyebutkan, sesuai Perpres No 137/2016, Kota Malang, mendapatkan alokasi dana untuk tunjangan-tunjangan tersebut senilai Rp. 167 miliar. Dari alokasi anggaran tersebut, yang sudah ditransfer mencapai Rp. 50 miliar. ”Para guru diminta tidak perlu resah dan khawatir. Anggaran yang ada masih mencukupi untuk kebutuhan penyaluran dana tunjangan profesi guru, dan dana tambahan penghasilan sekitar 3.600 orang guru,” paparnya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Batu Mistin juga menjamin tambahan penghasilan pendidik (TPP) senilai Rp23 miliar yang belum sempat dicairkan hingga akhir 2015 aman tersimpan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kota Batu. Menurut Mistin, pencairan TPP untuk guru TK-SMA yang sudah memegang surat keputusan (SK) dari kementerian pendidikan tentang sertifikasi guru dilakukan setelah penetapan Perda Perubahan APBD Kota Batu tahun 2016. ”Tidak perlu risau dengan kekurangan pembayaran TPP tahun 2015. Pemkot Batu pasti mencairkannya. Tahun kemarin pencairannya dihentikan sementara. Karena ada kendala administrasi di tingkat pusat,” katanya. Menurut Mistin, sekarang muncul surat instruksi dari pemerintah pusat bahwasanya Silpa TPP 2015 harus segera dicairkan untuk para guru. Pemerintah pusat melarang pemda menggunakan silpa TPP tahun kemarin untuk membiayai pembangunan daerah. Saat ini jumlah guru PNS di Kota Batu berhak menerima TPP diperkirakan mencapai 1800 orang. Untuk jumlah TPP yang harus dibayar pemerintah mencapai Rp23 miliar untuk triwulan 1 dan 2. ”Kadang jumlah pencairan TPP berubah setiap triwulannya. Karena ada guru yang tidak mendapatkan jam mengajar 24 jam per minggunya,” ungkap Mistin. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga menjamin kegiatan proses belajar-mengajar tidak akan terganggu dengan rencana pemotongan tunjangan profesi guru. Kepala Dinas Pendidikan Budi Iswoyo mengklaim tenaga pendidik (guru) masih tetap eksis dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar. ”Kecuali menghapus tunjangan profesi guru mungkin berpengaruh ya ? Tapi kalau hanya memotong sebagian anggaran dari pusat, saya jamin tidak ada dampaknya,” kata Budi Iswoyu. Anggaran yang dibutuhkan untuk 11.770 guru Rp.103 miliar dan anggaran tersebut masih tersedia pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).
Untuk pencairan sertifikasi guru baik yang negeri maupun yang swasta, selama 2 triwulan ke depan belum ada masalah bahkan masih tersisa. Budi menambahkan, kebutuhan untuk setiap triwulannya untuk sertifikasi guru yang berjumlah 11.770 orang dibutuhkan dana Rp. 103 miliar. ”Guru atau tenaga pendidik tidak perlu khawatir dengan rencana yang bakal dilakukan pemerintah pusat,” katanya. Kasek SMAN 1 Lawang, Supaat Latief, mengatakan hampir semua guru tidak begitu gelisah dengan rencana pemotongan tunjangan profesi guru yang dilakukan Menteri Keuangan. Dia mengaku tekadnya hanya konsentrasi pada peningkatan kualitas pendidikan sehingga untuk sementara mengabaikan saja rencana Menkeu tersebut. ”Sebenarnya uang tunjangan profesi guru ada kaitan dengan peningkatan mutu atau SDM. Namun, kalaupun harus dipotong tidak masalah,” tandasnya.

(sumber)
Copyright © 2015 Setitik Pemikiran
| Distributed By Gooyaabi Templates